MEDAN – Komisi IV DPRD Kota Medan turun langsung ke Kompleks Taman Malibu Indah (TMI), Jalan Malibu Alam Raya, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Senin (16/11/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan warga terkait pengelolaan fasilitas umum dan kenaikan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang ditetapkan sebesar Rp2.300 per meter persegi.
Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, bersama anggota Lailatul Badri dan Muhammad Afri Rizki Lubis serta staf Komisi IV.
Turut hadir Lurah Suka Damai, petugas ketenteraman dan ketertiban (Trantib) kecamatan, serta kepala lingkungan.
Kedatangan rombongan disambut puluhan warga yang berkumpul di salah satu rumah warga.
Mereka diterima Ketua Paguyuban Kompleks Taman Malibu Indah, Alfian, yang kemudian menyampaikan sejumlah keberatan terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan oleh CV Tunas Malibu Impian selaku pihak developer.
Di hadapan anggota dewan, Alfian menjelaskan bahwa selama dirinya memimpin paguyuban, besaran IPL yang diberlakukan kepada warga sebesar Rp1.000 per meter persegi.
Karena itu, warga mempertanyakan perubahan tarif menjadi Rp2.300 per meter persegi yang menurut mereka tidak didahului musyawarah maupun kesepakatan bersama.
“Kami warga keberatan dengan pengutipan iuran sebesar Rp2.300 per meter persegi kepada setiap pemilik rumah. Kami juga tidak pernah diajak berdiskusi dan membicarakan tarif tersebut, tetapi tiba-tiba sudah dilakukan pengutipan. Apa dasar pengutipannya, sementara kami tidak tahu ke mana uang iuran dipergunakan?” ujar Alfian.
Selain persoalan tarif, Alfian juga mempertanyakan mekanisme penunjukan Petrus dan Kelvin sebagai ketua dan wakil ketua kelompok pengelola yang menerapkan tarif tersebut.
Ia mengaku tidak mengetahui siapa yang memilih keduanya maupun bagaimana proses pembentukan kepengurusan baru itu dilakukan.
Untuk mendukung pengaduannya, Alfian memperlihatkan sejumlah bukti pengutipan iuran, poster berisi ketentuan yang disebut dibuat sepihak oleh CV Tunas Malibu Impian, serta nomor rekening BCA yang digunakan sebagai tempat penyetoran IPL.
Ia juga mengungkapkan bahwa warga yang mempertanyakan kebijakan tersebut telah menyampaikan protes kepada pihak developer.
Namun, menurut Alfian, protes itu diikuti pembatasan penggunaan fasilitas kompleks terhadap warga yang tidak mengikuti ketentuan pengelola.
Alfian menyebutkan, dari sekitar 400 kepala keluarga yang tinggal di kompleks tersebut, sebanyak 274 warga tercatat dalam kelompok paguyuban yang menolak kebijakan iuran.
Menanggapi pengaduan itu, Paul Mei Anton Simanjuntak mengatakan Komisi IV perlu mendengarkan keterangan seluruh pihak agar persoalan dapat dipahami secara utuh.
Ia menyayangkan pihak developer tidak hadir dalam pertemuan awal yang berlangsung di rumah warga.
“Saya tidak melihat pihak developer. Tentunya harus hadir kedua belah pihak. Kenapa pihak developer tidak hadir?” kata Paul.
Warga kemudian menyampaikan bahwa pihak developer telah diundang, tetapi tidak memenuhi undangan tersebut.
Dalam pertemuan itu, warga juga mempertanyakan pengelolaan kompleks yang menurut pemahaman mereka seharusnya diserahkan kepada warga apabila 75 persen unit perumahan telah dihuni.
Mereka keberatan apabila pengelolaan diserahkan kepada pihak ketiga yang dinilai masih memiliki keterkaitan dengan perusahaan developer.
Paul mengatakan Komisi IV tidak ingin memaksakan pertemuan antara kelompok warga yang berbeda pandangan karena dikhawatirkan memicu keributan.
Terlebih, pihaknya memperoleh informasi bahwa persoalan tersebut telah bergulir ke ranah hukum.
“Kami ingin menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Kami harus mendengarkan kronologi dari masing-masing pihak terlebih dahulu. Jangan sampai karena ingin menyelesaikan persoalan, justru muncul persoalan lain,” tegasnya.
Paul juga meminta dokumen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) paguyuban diperlihatkan untuk mengetahui dasar pembentukan serta mekanisme pengelolaannya. Menurutnya, legitimasi kepengurusan dan dukungan warga perlu diperjelas.
Setelah menerima berkas pengaduan dari Alfian, rombongan Komisi IV melanjutkan kunjungan ke kantor pengelola di kawasan kompleks. Kedatangan mereka diterima perwakilan developer, Elvie Maria, didampingi kuasa hukum Zani Afo Saragih dan Erfin serta sejumlah warga yang mendukung kebijakan pengelola.
Dalam pertemuan tersebut, Elvie menegaskan pihaknya tidak pernah menolak kehadiran anggota DPRD maupun warga yang ingin menyampaikan keberatan.
Ia menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kantor resmi di lokasi tersebut dengan kelengkapan perizinan dan administrasi, termasuk pembayaran pajak.
“Di situ rumah pribadi. Kami punya kantor resmi yang perizinannya lengkap di sini. Kami adalah pengelola resmi dan sudah puluhan tahun di sini. Kenapa kami diperlakukan seperti penjahat, harus hadir ke rumah orang?” ujarnya.
Elvie membantah anggapan bahwa pihaknya menghindari pertemuan. Menurutnya, warga yang memiliki keberatan dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ke kantor resmi pengelola.
Ia juga menunjukkan ruangan yang telah disiapkan untuk menerima rombongan DPRD sebagai bentuk kesediaan berdiskusi.
“Kalau kami tidak mau menerima anggota dewan, mungkin kursi ini tidak ada sebanyak ini. Artinya, kami sudah mempersiapkan diri secara baik dan beretika,” katanya.
Usai mendengarkan keterangan pihak pengelola, Paul menyampaikan bahwa Komisi IV akan menjadwalkan pembahasan lanjutan melalui rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Medan.
Forum tersebut akan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menjelaskan kronologi dan argumentasi masing-masing.
“Untuk saat ini kami harus mendengarkan dulu permasalahan masing-masing pihak. Selanjutnya akan dilakukan RDP untuk mencari solusi. Apalagi, kami mendapat informasi bahwa persoalan ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Kami ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah baru,” ungkap Paul.
Alfian menyambut baik kunjungan Komisi IV dan berharap DPRD dapat memfasilitasi penyelesaian melalui musyawarah.
Ia menyatakan warga menginginkan kesepakatan yang dapat diterima bersama agar situasi di lingkungan kompleks tetap kondusif.
“Kami dari warga sangat berharap adanya perdamaian dan penyelesaian yang baik secara musyawarah antara developer dengan warga. Kalau nantinya dipertemukan melalui RDP, kami menghormati keputusan tersebut. Yang terpenting, persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik dan kondisi kompleks tetap kondusif,” pungkas Alfian.
Komisi IV DPRD Medan selanjutnya akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui RDP dengan mendengarkan keterangan para pihak sebelum merumuskan langkah penyelesaian.(**)
